[FULL] Satu Jam Lebih Dekat Bersama Muhaimin Iskandar (4/3/2016)

Program Satu Jam Lebih Dekat tvOne episode 4 Maret 2016 menghadirkan bintang tamu Muhaimin Iskandar. "Sang Pemimpin"

Read More

Menghalau Wabah Hoax

Oleh Abdul Kadir Karding

PEREDARAN informasi kini mendapatkan ujian. Seiring dengan berkembangnya teknologi, setiap orang dengan mudah bisa menyebarkan informasi kepada publik. Satu sisi perkembangan itu menjadi nilai positif karena orang berkesempatan menyampaikan gagasan, ide dan kritik kepada seseorang ataupun kepada pemerintah. Namun di sisi lain, kebebasan itu ada yang menyalahgunakan dengan menyebarkan informasi bohong atau biasa disebut hoax.

Dalam demokrasi, peredaran informasi bagai oksigen yang bisa menghidupkan sendi-sendi kehidupan. Demokrasi akan mati jika peredaran informasi dibatasi. Melalui kebebasan berekspresi dengan cara menyebarkan infomasi itulah yang akan terus memupuk demokrasi. Jika informasi bagian dari oksigen dalam demokrasi, maka hoax adalah racun yang akan merusak demokrasi.

Hoax akan menjadi racun yang menghancurkan sendi-sendi tubuh demokrasi. Hoax bagian dari tipu muslihat yang akan mengecoh publik. Jika sudah terkecoh maka demokrasi akan diselewengkan untuk kepentingan pribadi. Publik bisa digerakkan untuk kepentingan pihak tertentu. Gerakan demokrasi bukan untuk kepentingannya sendiri karena dia sendiri menjadi korban penipuan informasi.

Jadi, peredaran hoax itu bagian dari racun yang akan merusak demokrasi. Tatatan informasi yang seharusnya demi perbaikan justru diselewengkan untuk kehancuran. Maka kita patut khawatir penyeberan hoax akan mengancam sendisendi persatuan bangsa. Setidaknya, ada dua motif kenapa orang menyebarkan informasi hoax, yakni motif politik dan ekonomi.

Setiap kali menjelang momentum pemilu/pilkada maka intensitas peredaran hoax semakin marak. Mereka menyebarkan informasi bohong dan fitnah untuk menghancurkan kredibilitas lawan politik. Mereka ìmenggorengî informasi agar pemilih terkecoh dan mau mendukung calon tertentu. Maka tak heran jika saat ini banyak tim kampanye peserta pemilu yang secara sengaja membuat tim cyber yang salah satu tugasnya adalah membuat propaganda.

Dalam politik, propaganda merupakan sesuatu yang wajar. Namun, jika propaganda itu tidak sesuai dengan fakta maka itu akan menjadi hoax. Selain motif politik, ada kelompok tertentu yang membuat hoax demi kepentingan ekonomi. Mereka membuat situs online untuk dijadikan mesin uang.

Caranya, mereka mengolah informasi secara serampangan sehingga judulnya bombastis dan isinya tidak sesuai dengan fakta. Mereka membuat berita palsu dan melakukan pelintiran informasi. Setiap kali ada momentum atau isu yang banyak dibicarakan orang mereka langsung ìmenggorengî isu tersebut menjadi berita bombastis.

Orang yang menerima linkjudul berita terus akan tertarik lalu akan membuka situs itu. Jika sudah demikian maka sekali klik akan ada hitungannya untuk para pengiklan. Setiap bulan, pemilik situs itu akan menerima uang iklan ke rekeningnya atau biasa disebut dengan GoogleAdSense. Harus diakui, esensi munculnya kabar hoax ini sudah ada sejak zaman dahulu kala.

Dalam sejarah umat Islam, penyebaran kabar bohong dan fitnah sejak dulu juga sudah sering bertebaran. Meninggalnya dua kholifah, yakni Usman bin Affan dan Ali bin Abi Tholib, juga dipicu oleh kabar hoax. Kala itu, Usman difitnah telah melakukan korupsi. Kabar ini menyebar ke orang-orang yang memang memiliki karakter sumbu pendek. Akhirnya, Usman dibunuh oleh orang yang termakan hasutan kabar hoax tersebut.

Era 80-an

Waktu saya kecil atau sekitar tahun 1980-an dan seterusnya, kabar hoax juga sudah ada. Saya masih ingat, kala itu sering muncul selebaran yang isinya tidak bisa dipastikan fakta atau tidak. Pembuatnya siapa juga tak jelas. Biasanya selebaran itu berisi tentang informasi peristiwa yang dialami orang-orang hebat.

Misalnya, selebaran itu menyebut bahwa Imam Masjid di Makkah atau Madinah telah bermimpi akan terjadi sesuatu. Di selebaran itu kemudian kita diminta untuk menyebarkan ke umat Islam dengan cara menggandakan (foto copi). Di selebaran itu tertulis, jika kita tidak menyebarkan selebaran itu maka akan terancam dengan bencana tertentu. Apa yang terjadi pada tahun 1980-an itu sama persis dengan yang terjadi saat ini.

Namun, pola penyebaran hoaxnya berbeda. Jika dulu hanya melalui selebaran hard copy. Sekarang, penyebaran hoax sudah lebih canggih karena memanfaatkan teknologi. Akibatnya, kabar hoax itu semakin mudah dilakukan karena ada internet. Lalu apa yang harus dilakukan untuk menghalau hoax. Jika kita menganggap hoax adalah racun maka harus ada gerakan secara bersama-sama untuk memberantasnya. Jangan sampai wabah hoax justru terus menjangkiti alam pikir kita.

Kita patut khawatir jika hoax terus-menerus mewabah akan berdampak pada persatuan dan kesatuan bangsa. Sebab, kabar hoax akan memicu kebencian antaranak bangsa. Parahnya lagi, penyebar hoax itu rata-rata juga orang Indonesia sendiri. Ini sangat musykil, bagaimana bisa orang Indonesia ingin merusak rumah bangsa sendiri.

Dalam berbagai kesempatan, Presiden RI Joko Widodo sudah menyampaikan berbagai keprihatinan atas maraknya hoax. Bahkan, masalah hoax ini sudah dibahas dalam sidang kabinet. Pemerintah membuat berbagai rencana untuk mengatasi hoax. Mulai dari pembentukan badan cyber nasional, memblokir situs-situs penyebar hoax hingga melakukan kampanye anti-hoax.

Sejauh ini, keberhasilan upaya pemerintah menghalau hoax belum terlihat. Pemerintah mengklaim sudah memblokir sebanyak 800 ribu situs yang selama ini berisi konten negatif, seperti situs radikal, menyebarkan hoax, perjudian hingga pornografi. Namun, hingga kini situs-situs berkonten negatif masih saja bisa kita temui di internet. (47)

Abdul Kadir Karding, Ketua Fraksi PKB MPR dan Sekjen DPPPKB

Sumber : http://www.dpp.pkb.or.id/content/menghalau-wabah-hoax

Read More

PKB Pandeglang Buka Pendaftaran Bacaleg 2019

PKBNews - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Pandeglang membuka pendaftaran Bakal Calon Legislatif (Bacaleg) DPRD Kabupaten, DPRD Provinsi dan DPR RI untuk Pemilihan Legislatif (Pileg) 2019. 

 

Acara ini digelar di Kantor DPC PKB di Jalan Raya Labuan KM 3 Ciekek Melati, Majasari, Senin (8/1/2018).

 

Menurut Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PKB Pandeglang, Thoni Mukson bahwa pembukaan pendaftaran Bacaleg berbarengan dengan seleksi administrasi bagi para Bacaleg PKB. Setelah persyaratan lengkap, selanjutnya para Bacaleg bakal ditetapkan sebagai calon.

 

"Penetapan Caleg tidak berdasarkan nomor urut, tapi sesuai hurup dan nanti ada penugasan bagi Caleg di masing-masing dapilnya," kata Thoni di pandeglang, Senin (8/1/2018). 

 

Thoni mengatakan, penugasan para Caleg, diminta untuk mendata sebanyak 100 ulama disetiap desa. Tujuanya untuk membesarkan partai serta mengampanyeken sosok calon itu sendiri, dan juga untuk mendorong Ketua Umum PKB Cak Imin sapaan akrab Muhaemin Iskandar menjadi Calon Wakil Presiden pada pemilu yang akan berlangsung 2019 mendatang.

 

"Karena pemilu kali ini berbarengan dengan pemilu legislatif dan presiden, kita berharap Cak Imin bisa menjadi calon wakil presiden ditahun 2019. Untuk mendampingi siapa? Kita berharap bisa mendampingi Pak Jokowi," kata Anggota DPRD Provinsi Banten ini.

 

Dari enam dapil di Pandeglang, kata Thoni, sejumlah calon dari berbagai kalangan, baik praktisi maupun profesional sudah siap bertarung di Pileg 2019. Tinggal keterwakilan perempuan sebanyak 30 persen. Meski begitu, bukan berarti PKB  minim kader perempuan.

 

"Untuk keterwakilan perempuan kita tidak kekurangan stok dari internal, tetapi kita menunggu kader-kader terbaik di Pandeglang, untuk caleg Provinsi sudah muncul dua orang. Keduanya adalah anggota Fraksi PKB Pandeglang, Aminudin dan Andri Yoga Permana," kata Thoni. 

 

Ketua Lembaga Pemenangan Pemilu(LPP) PKB Pandeglang Aminudin mengatakan, proses  tahapan seleksi bakal calon legislatif PKB Pandeglang diantaranya, Pendaftaran dari tanggal 5-25 Januari 2018, Seleksi Administrasi tanggal 5-25 Januari 2018, Fit And Proper test Tanggal 25-30 Februari 2018, Uji publik dan penguasanan tanggal 1-28 Februari dan 1 -30 Juni 2018.

 

Kemudian, Evaluasi Kinerja Baleg tanggal 17 Mei-17 Juni 2018, Pengajuan Baleg ke KPUD Kabupaten Pandeglang 04 Juli- 17 Juli 2018, Penyusuanan dan penetapan DCS oleh KPU 8-18 Agustus 2018, Pengajuan pergantian Bacaleg 4 -10 september 2018, Penetapan Daftar Caleg tetap oleh KPU 20 September 2018.

 

"Sementara syarat administrasi pendaftaran, diantaranya, formulir bermatrai, Izajah Terakhir yang telah dilegalisir, Foto copy KTA PKB, Fakta Integritas, Curriculum vitae dan Syarat lain yang ditentukan KPU," kata sekretaris Komisi I DPRD Pandeglang.

 

Sementara itu, Dekan Fakultas Hukum Umna Banten Epi Hasan Rifa'i ikut mewarnai pesta lima tahunan ini ditahun 2019. Epi ikut mendaftarkan diri sebagai bacaleg PKB di dapil I. Epi mengaku ingin ikut mewarni Pileg 2019, karena selama lama ini ia hanya menjadi pemerhati politik. "Tahun ini tahun politik, jadi saya berkeingin ikut mewarnai dan masuk kedunia politik," kata Epi. 

sumber : http://www.dpp.pkb.or.id/content/pkb-pandeglang-buka-pendaftaran-bacaleg-2019

Read More

Tiga Harapan Cak Imin Di Muswil Banten

Ada tiga harapan khusus dari Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar dalam Musyawarah Wilayah (Muswil) PKB Provinsi Banten di Pondok Pesantren (Ponpes) Nur Antika, Jalan Kadu Masjid, Desa Pete, Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, Minggu (10/9). 

Harapan pertama, Muhaimin meminta kepada PKB Banten agar mampu menjadi pemenang Pemilihan Umum (Pemilu) 2019. Minimal, memperoleh tiga kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI).

"Kedua, DPRD kabupaten/kota harus mampu meraih dua kali lipat kursi yang dimiliki saat ini," harapnya.

Sementara harapan yang terakhir adalah meminta kepada kader PKB Banten untuk meneguhkan politik rahmatan lil alamin dalam kehidupan sehari-hari. Ia menerangkan bahwa perjuangan politik rahmatan lil alamin merupakan sistem perjuangan nilai-nilai yang utuh penuh totalitas.

"Saya berharap warga PKB mampu meneguhkan sekaligus mengokohkan politik rahmatan lil alamin menjadi amanah politik, amanah perjuangan, amanah diniyah, wathoniyah, insaniyah. Termasuk di dalamnya amanah rahmatan lil alamin," kata pria yang akrab disapa Cak Imin itu.

Sementara itu, karateker Ketua DPW Banten Bambang Susanto berharap muswil kali ini bisa menjadi ajang silaturahim dan bertatap muka antar kader, sehingga bisa menjadi batu pijakan dalam memenangkan pemilu.

"Dengan mengusung tema 'Menegakkan Politik Rahmatan Lil Alamin' semoga bisa merumuskan langkah memenangkan PKB ke depan," tandasnya.

Read More

Ini Pesan Cak Imin untuk Kepala Daerah yang Diusung PKB

PKBNews - SELURUH calon Kepala Daerah, baik provinsi dan kabupaten/kota, yang diusung Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) harus memiliki komitmen untuk membela dan memperjuangkan kepentingan rakyat, ditengah gejolak persoalan kebangsaan yang semakin beragam dan kompleks.

 

Demikian dikatakan Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Dr. A. Muhaimin Iskandar atau biasa disapa Cak Imin saat memberikan sambutan pada acara Akademi Politik Kebangsaan (Akpolbang) dan penyerahan mandat politik kepada Cagub dan Cawagub yang akan berlaga pada Pilkada Serentak, Juni 2018 mendatang, di Jakarta, Jumat (5/1/2018). 

 

Menurut Cak Imin, hal yang patut digarisbawai adalah tingginya ketimpangan ekonomi. Karena itu, setiap Kepala Daerah harus mampu meningkatkan perekonomian masyarakat sesuai dengan potensi di daerah masing-masing.

 

“Setiap Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur punya kewajiban untuk tingkatkan pertumbuhan ekonomi di masing-masing daerah,” kata Cak Imin. 

 

Walaupun prestasi ekonomi secara nasional meningkat sebesar 4 persen dalam tiga tahun ini, menurut Cak Imin, setiap kepala daerah tidak boleh terlena dan tetap meningkatkan kinerja serta pengabdian kepada masyarakat.

 

"Caranya adalah dengan menyusun program ekonomi kerakyatan yang berasaskan kebersamaan, sehingga pemerataan ekonomi dapat terealisasi sesuai visi dan misi PKB," kata Cak Imin.

 

Karena itulah, melalui mandat politik PKB, Cak Imin berharap setiap calon Kepala Daerah itu guyub dalam kebersamaan, kepemimpinan yang melayani dan mengayomi, menghasilkan pembangunan yang berkelanjutan dan sustainable.

 

“Aset ekonomi kita tidak boleh hanya dinikmati oleh sebagian kecil rakyat kita, tetapi harus bersama-sama dinikmati,” ujar Cak Imin.

 

Pemberian mandat politik itu dilakukan secara simbolik oleh Cak Imin. “Kami menyerahkan mandat politik sekaligus kebutuhan administrasi yang akan dibutuhkan para calon saat mendaftar,” kata Cak Imin.  

 

Berikut pasangan cagub-cawagub yang mendapat surat dukungan dari PKB untuk menghadapi Pilkada di daerahnya masing-masing. 

 

Di pilkada Riau surat dukungan diberikan PKB kepada Lukman Edy dan Asri. Lampung, surat dukungan dibreikan kepada pasangan calon Arinal Djunaidi dan Chusnunia. 

 

Di Jawa Timur, dukungan diberikan kepada calon gubernur Saifullah Yusuf. Bali, diberikan kepada pasangan calon Wayan Koster dan Tjokorda Oka Artha. Nusa Tenggara Timur, diberikan kepada pasangan calon Marianus Sae dan Emelia Julia Nomleni. 

 

Kemudian Nusa Tenggara Barat diberikan kepada Mohammad Suhaili dan Muhammad Amin. Sulawesi Selatan diberikan kepada Nurdin Halid dan Abdul AZiz Qahhar Mudzakkar.

 

Maluku diberikan kepasa Murad Ismail dan Barnabas Omo. Maluku utara diberikan kepada Burhan Abdurahman dan Ishak Jamaluddin.

 

Lalu Papua diberikan kepada Lukas Enembe dan Klemen Tinal.

 

“Saya ucapkan selamat kepada para pasangan calon kepala daerah. insya Allah menang di daerah masing-masing,” tutur Cak Imin.

 

Cak Imin lalu mengatakan masih ada beberapa pasangan calon gubernur yang belum waktunya diberikan surat dukungan karena belum final. Di samping itu, koalisi antarpartai pendukung juga belum menghasilkan kata sepakat.

 

“Jadi menunggu koalisi-koalisi yang sangat dinamis menjelang pwndaftaran. Ini proses politik biasa, syarat calon kepala daerah harus memiliki dukungan yang memadai,” tandas Cak Imin.

sumber : http://www.dpp.pkb.or.id/content/ini-pesan-cak-imin-untuk-kepala-daerah-yang-diusung-pkb

Read More

Ahmad Fauzi Terpilih sebagai Ketua DPW PKB Banten

 

Musyawarah Wilayah (Muswil) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) memutuskan Ahmad Fauzi terpilih sebagai Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PKB pada periode 2017-2022.

Ketua DPW PKB Banten Ahmad Fauzi mengatakan, kedepan ia akan lebih meningkatkan kesetrukturan organisasi yang dipimpinnya dan lebih mensinergikan semua lapisan dari kepengurusan PKB Banten.

“Sampai ke tingkat ranting strukturisasi akan kita tingkatkan,” katanya kepada tangerangonline.id sesudah Muswil IV di Ponpes Nur Antika, Desa Pete, Kecamatan Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, Minggu (10/9/2017).

Fauzi yang menjadi kader PKB sejak partai tersebut berdiri adalah calon tunggal di Muswil keempat tersebut yang didukung delapan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PKB Kabupaten dan Kota di Banten.

“Di PKB ada tradisi baru tidak ada kompetisi, namun sinergi. Pembicaraan tentang ketua DPW ini sudah lama, dipertimbangkan secara detail oleh Ketua Umum, oleh DPC PKB se-Banten kemudian diputuskan di rapat pra Muswil,” terang Ahmad Fauzi kepada wartawan seusai berlangsungnya Muswil tersebut.

Ditambahkannya, dalam rapat pra Muswil tersebut juga diputuskan KH. Encep Subandi, pengasuh pondok pesantren Nur Antika, Tigaraksa yang juga ketua Pengurus Cabang Nahdatul Ulama Kabupaten Tangerang sebagai Ketua Dewan Syuro DPW PKB Banten untuk periode lima tahun kedepan.

Menurut Fauzi, pasca Muswil tersebut, pihaknya akan segera mempersiapkan berbagai program menjelang berlangsungnya perhelatan politik satu dan dua tahun ke depan, seperti Pilkada serentak 2018 dan Pemilu 2019.

“Kita juga secepatnya akan melakukan restukturisasi sampai tingkat ranting menjadi andalan serta mensinergikan kekuatan ulama agar dukungan kepada PKB semakin besar,” tambahnya.

Muswil merupakan forum pengambilan keputusan tertinggi di tingkat provinsi di partai yang didirikan oleh Gus Dur tersebut. Di forum ini diputuskan masalah-masalah strategis terkait dengan program kerja partai lima tahun ke depan dan juga membahas rekomendasi DPW PKB Banten.

“Rekomendasi tersebut berisi apa yang harus dilakukan PKB Banten baik di struktural maupun anggota legislatif dari PKB di DPRD Kabupaten dan Kota dan Provinsi Banten,” tukasnya.

Read More